KUANTAN SINGINGI – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Desa Kari, Dusun Merbau, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, diduga semakin merajalela dan mulai meresahkan masyarakat setempat.
Ironisnya, berdasarkan informasi yang disampaikan warga, aktivitas tambang emas ilegal tersebut diduga beroperasi dengan membuka lahan di tengah-tengah kawasan permukiman penduduk. Kondisi ini menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap keselamatan, kenyamanan, serta dampak lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada awak media mengungkapkan bahwa aktivitas PETI tersebut telah membuat masyarakat tidak nyaman.
“Di sini ada aktivitas tambang emas (PETI) yang sangat meresahkan warga. Mereka membuka lahan tambang di tengah-tengah permukiman masyarakat. Kami berharap pihak berwenang segera turun tangan, menutup aktivitas tambang tersebut dan menangkap para pelakunya,” ungkap warga.
Menurutnya, masyarakat tidak ingin keberadaan tambang ilegal tersebut terus dibiarkan hingga menimbulkan persoalan yang lebih besar. Warga juga berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak hanya datang melakukan pemeriksaan sesaat, tetapi benar-benar mengambil tindakan tegas.
Sementara itu, warga lainnya menyampaikan dugaan bahwa aktivitas PETI tersebut kemungkinan memiliki dukungan atau perlindungan dari pihak yang dianggap berpengaruh di Kabupaten Kuantan Singingi.
“Diduga ada orang yang cukup berpengaruh di Kuansing yang membekingi aktivitas tambang ini. Kami berharap dugaan tersebut bisa ditelusuri dan diusut secara transparan,” tuturnya.
Pernyataan warga tersebut tentu harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jika benar terdapat pihak yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal, maka siapa pun orangnya harus diperiksa tanpa pandang bulu.
Jangan Sampai Hukum Tajam ke Bawah, tetapi Tumpul ke Atas!
Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin bukan persoalan sepele. Selain berpotensi merusak lingkungan, kegiatan tersebut juga dapat mengancam keselamatan masyarakat, terutama apabila dilakukan terlalu dekat dengan rumah penduduk tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan pengelolaan lingkungan.
Dasar Hukum dan Ancaman Pidana
Praktik pertambangan tanpa izin dapat dijerat dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:
1. Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perizinan pertambangan dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
2. Pasal 161 UU Minerba sebagaimana telah diubah. Pihak yang menampung, memanfaatkan, mengolah, mengangkut, atau menjual mineral yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan pasal tersebut.
3. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah. Apabila aktivitas tersebut terbukti mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, pelakunya dapat dijerat ketentuan pidana lingkungan hidup, termasuk Pasal 98 atau Pasal 99 apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Dengan demikian, apabila dugaan aktivitas PETI di Dusun Merbau terbukti melanggar hukum, aparat penegak hukum memiliki dasar untuk melakukan penindakan sesuai kewenangannya.
Desakan kepada Kapolres dan Polda Riau
Masyarakat meminta Kapolres Kuantan Singingi, Kapolda Riau, serta instansi terkait segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi yang dilaporkan warga.
Aparat juga diminta mengusut siapa pemilik lahan, siapa pemodal, siapa operator alat berat, siapa yang mengendalikan aktivitas pertambangan, serta ke mana hasil tambang tersebut dipasarkan.
Tidak kalah penting, dugaan adanya pihak yang membekingi aktivitas PETI harus ditelusuri secara profesional. Jangan sampai hukum hanya menyentuh pekerja lapangan, sementara pihak yang diduga menjadi pemodal atau pengendali justru tidak tersentuh.
Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar imbauan dan janji penertiban.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun pihak yang diduga terkait aktivitas PETI tersebut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut atau berkepentingan dalam pemberitaan ini.
Rilis : Tim
