Kampar, Faktarealita.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan kembali mencuat. Kali ini, sorotan tertuju pada SD Negeri 034 Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Seorang orang tua murid mengaku diminta menyiapkan uang sebesar Rp1,5 juta untuk proses perpindahan anaknya ke sekolah tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan penarikan uang terhadap murid pindahan itu diduga bukan kali pertama terjadi. Bahkan, praktik tersebut disebut-sebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Persoalan ini mencuat setelah salah seorang orang tua murid hendak memindahkan anaknya ke SDN 034 Tarai Bangun. Namun, bukannya mendapatkan penjelasan mengenai prosedur administrasi perpindahan sekolah, orang tua murid justru mengaku mendapat informasi adanya biaya sebesar Rp1,5 juta yang harus disiapkan.
Menurut pengakuan orang tua murid, permintaan tersebut disampaikan langsung oleh pihak Tata Usaha (TU) sekolah. Besaran biaya itu disebut menjadi ketentuan bagi murid yang masuk melalui proses pindah sekolah.
Permintaan tersebut sontak menimbulkan keberatan. Pasalnya, nominal Rp1,5 juta bukan jumlah yang sedikit bagi sebagian keluarga. Terlebih, persoalan ini menyangkut akses pendidikan dasar yang semestinya dapat diperoleh anak tanpa dibebani pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya.
Merasa ada kejanggalan, orang tua murid kemudian menyampaikan persoalan tersebut kepada wartawan agar dapat ditelusuri dan memperoleh kejelasan.
Menindaklanjuti pengaduan itu, Ketua LP-KPK, St. Sugi Pramono, mencoba menghubungi pihak Tata Usaha SDN 034 Tarai Bangun melalui sambungan telepon untuk meminta klarifikasi terkait dugaan permintaan uang sebesar Rp1,5 juta tersebut.
Dalam komunikasi tersebut, pihak Tata Usaha disebut menyampaikan bahwa praktik tersebut sudah biasa dilakukan di sekolah itu.
Namun, ketika Sugi Pramono meminta bukti pembayaran berupa kuitansi apabila memang terdapat penarikan biaya, pihak Tata Usaha disebut tidak bersedia mengeluarkan kuitansi.
Pernyataan tersebut semakin memunculkan tanda tanya mengenai dasar hukum, mekanisme penetapan, serta pertanggungjawaban penggunaan uang yang disebut diminta kepada orang tua murid tersebut.
Disdik dan Inspektorat Diminta Turun Tangan
Mencuatnya persoalan ini menjadi perhatian serius. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar serta Inspektorat Kabupaten Kampar diminta segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap dugaan pungutan di SDN 034 Tarai Bangun.
Jika benar terdapat penarikan uang sebesar Rp1,5 juta terhadap murid pindahan tanpa dasar hukum dan ketentuan resmi, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pihak sekolah juga perlu menjelaskan secara terbuka beberapa hal mendasar: apakah terdapat aturan resmi yang membenarkan penarikan uang tersebut, siapa yang menetapkan nominal Rp1,5 juta, untuk kepentingan apa dana itu digunakan, serta mengapa bukti pembayaran berupa kuitansi disebut tidak diberikan.
Jangan sampai muncul anggapan bahwa akses pendidikan dasar dapat diperoleh dengan syarat orang tua harus terlebih dahulu menyiapkan sejumlah uang di luar ketentuan yang berlaku.
Dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik, bukan justru menambah beban ekonomi orang tua melalui pungutan yang tidak transparan.
Redaksi Tunggu Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Kepala SDN 034 Tarai Bangun maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar terkait dugaan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak sekolah, Dinas Pendidikan, maupun instansi terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan, transparansi, dan akurasi pemberitaan.
Apabila dugaan tersebut terbukti, diharapkan pihak berwenang mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tim