Pekanbaru, FAKTAREALITA.COM – Dewan Pimpinan Nasional Organisasi Masyarakat Pemuda Tri Karya (DPN PETIR), kembali menyoroti carut marut persoalan yang ada di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Kota Pekanbaru.
Persoalan di rumah sakit tersebut, diungkap satu per satu oleh DPN PETIR. Karena, berdasarkan data yang dihimpun Ormas PETIR, pihaknya menduga terdapat sebanyak 292 orang Tenaga Harian Lepas (THL) di RSD Madani Kota Pekanbaru yang dinilai fiktif.
“Dari data yang kami peroleh, diperkirakan timbulnya potensi kerugian negara pada pembayaran honorarium yang dibebankan oleh APBD Pekanbaru pada THL fiktif tahun 2023, yang mencapai lebih dari Rp 8 miliar,” kata Ketum Ormas PETIR Jackson Sihombing kepada media pada Sabtu, 22 Juni 2024 di Pekanbaru.
Sebagai bukti awal, Jackson menyimpulkan bahwa dari hasil rangkuman data dan investigasi nya, Ormas PETIR menduga ada 292 orang Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Honorer yang diduga fiktif.
Masing-masing tenaga honorer lepas fiktif tersebut, memicu anggaran sekitar dua juta lebih per bulan. Artinya, diduga terdapat 8 Rp miliar lebih yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Kemudian atas dugaan kerugian negara tersebut, Ormas Petir, meminta Direktur RSD Madani dr Arnaldo bisa bertanggungjawabkan hal tersebut.
“Ini harus dipertanggungjawabkan oleh dr. Arnaldo selaku Direktur Rumah Sakit Madani Pekanbaru, karena dia yang mengeluarkan SK THL itu,” ungkapnya.
Dalam uraian data Ormas PETIR serta hasil penelusuran yang dihimpun tim nya, menjabarkan bahwa belanja honorarium THL di RSD Madani tahun 2023 sebanyak Rp19.925.050.000,00, dengan rincian pengeluaran bulan Januari sebanyak Rp1.620.800.000.
Kemudian pada bulan Februari, ada sebanyak Rp.1.647.400.000, Maret Rp.1.636.650.000, bulan April Rp 1.631.950.000, bulan Mei Rp.1.622.200.000, bulan Juni Rp1.646.650.000, Juli Rp.1.680.250.000, bulan Agustus Rp.1.683.900.000.
Selanjutnya sambung Jackson, di bulan September Rp.1.657.100.000, Oktober Rp.1.748.550.000, November Rp.1.677.800.000, Desember Rp1.671.800.000 dengan jumlah total keseluruhan mencapai Rp.19.925.050.000.
Masih dari data yang dihimpun, di RSD Madani ada juga pembayaran gaji dibulan Januari sebanyak 608 orang, Februari 614 orang, Maret 610 orang, April 610 orang, bulan Mei 611 orang, bulan Juni 611 orang, Juli 623 orang, Agustus 626 orang, September 634 orang, bulan Oktober 631 orang, November 624 orang dan Desember sebanyak 621 orang.
Perbedaan gaji tersebut, menjadi selisih pada pegawai THL dari daftar pembayaran gaji, yaitu diantaranya Sopir Ambulan sebanyak 1 orang, Teknisi Bangunan 1 orang, Teknisi Peralatan dan mesin 1 orang, teknisi jaringan instalasi 1 orang, Rekam Medis 3 orang.
Tidak sampai disitu sebut Jackson, selisih jumlah THL di RSD Madani dengan rincian bagian Perinatologi yaitu (Bayi Sehat) sebanyak 6 orang, Petugas Kebersihan (Cleaning Service) 4 orang, Ruang IT 2 orang, Ruang Darussalam 11 orang, Ruang Firdaus 7 orang, Ruang Ma’wa 8 orang.
Kemudian PIPP 2 orang, Rekam Medis 13 orang, Poli rawat Jalan 42 orang, Ruang Dokter Jaga IGD 7orang, Ruang Kamar Bedah 16 orang, Rawat Jalan 20 orang dan Lain-lain sebanyak 147 orang, sehingga total selisih pembayaran gaji THL dengan hasil pemeriksaan jumlah THL di RSD Madani sebanyak 292 orang.
Lantaran itu, Jackson Sihombing, mendesak agar Direktur Rumah Sakit Madani dr Arnaldo, agar segera mempertanggungjawabkan persoalan Pegawai Tenaga Honorer yang diduga fiktif tersebut.
“Data sedang kita kumpulkan untuk disampaikan ke pihak berwenang, dan kita berharap Direktur Rumah sakit Madani, segera mengembalikan dugaan kerugian negara tersebut,” pungkas Jackson Sihombing mengingatkan.
Terpisah, Dirut RSD Madani dr Arnaldo saat dihubungi lewat ponselnya pada Sabtu, 22 Juni 2024 malam, belum bersedia menjawab panggilan awak media ini meski beberapa kali dihubungi dalam keadaan aktif dan berdering.
Begitu juga pesan pertanyaan yang dikirimkan ke ponselnya, belum juga berbalas meski tanda baca lewat gawainya sudah dalam keadaan terbaca hingga berita ini dimuat.*** ( SUTAN )
