FAKTAREALITA.COM, Pekanbaru – Organisasi Media massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemimpin Redaksi Intelektual (DPP – PPRI) Provinsi Riau melalui Ketua Bidang Perikanan dan Perkebunan Putra Rezeky, S.PdI menyayangkan sikap kepala Dinas Kesehatan Dr. Asmara Fitra Abadi, MM Kabupaten Kampar yang tidak menggubris konfirmasi wartawan.
Putra mengungkapkan bahwa media yang berperan sebagai kontrol publik untuk memberikan informasi yang valid, akurat dan berimbang kepada masyarakat tentulah harus diselaraskan dengan keterbukaan informasi dari para Pejabat.
Kenyataannya Kepala Dinas Dr. Asmara Fitra Abadi, MM dan juga mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kampar saat dikonfirmasi oleh media inriau.com melalui surat elektronik ke nomer whatsaap 085216515XXX memilih tak bergeming alias diam seribu bahasa.
“Sangat disayangkan dan tidak profesional Kadiskes Kampar yang tidak menggubris komfirmasi media, padahal kan itu juga demi informasi yg berimbang dan kepentingan pejabat itu sendiri,”ungkap Putra (24/03/2024).
Putra menambahkan bahwa Surat Komfirmasi yang disampaikan media inriau.com terkait penggunaan Anggaran RSUD Bangkinang tahun 2021 yaitu:
– Penyediaan Alat ICU sebesar Rp. 8.359.000.000;
– Penyediaan Barang/Jasa ICU sebesar Rp. 4.146.000.000;
– Belanja Alat Pembersih (loundry) sebesar Rp. 2.159.000.000;
Padahal informasi dari Kadiskes Kampar selaku mantan Direktur RSUD Bangkinang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sangat diperlukan karena terdapat unsur – unsur dan dugaan tindak pidana Korupsi.
Seperti pemberitaan sebelumnya dimana organisasi Perkumpulan Mahasiswa dan Pemuda Keadilan (PMPK) Riau membuat laporan Ke Kejari Kampar tentang dugaan belanja fiktif mantan Direktur RSUD Bangkinang AFA terkait belanja alat pembersih tahun 2021, dimana hasil data dan investigasi PMPK menyebut bahwa alat pembersih yang ada hanyalah alat yang dibeli tahun 2020 lalu.
“Jadi kami dari DPP PPRI Riau mengharapkan kerjasama dari Kadiskes Kampar Asmara dalam hal konfirmasi berita, namun jika beliau tetap tidak merespon maka kami akan membuat laporan kepada Komisi Informasi Provinsi Riau,”tegasnya.(sutan).
